Jokowi Minta Pejabat BPN di Daerah Dicopot, Bila Tak Capai Target

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas tercapainya target lima juta sertifikasi lahan sepanjang 2017.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018 di Jakarta.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran ATR/BPN dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota sehingga target yang saya berikan ke Pak Menteri (Sofyan Djalil) di 2017 lalu bisa tercapai karena janjiannya saya dengan Pak Menteri di awal, Pak targetnya ini 5 juta, kalau nggak tercapai tahu sendiri," kata Jokowi, Rabu (10/1/2018).

Ia juga meminta kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil agar tak ragu memberikan target serupa kepada jajarannya di daerah. Jokowi mengatakan jika sasaran tak tercapai, mereka harus menerima konsekuensi dicopot dari jabatannya.

Presiden menegaskan yakin target yang dipatok bisa tercapai. Ia malah yakin meski target sertifikasi lahan ditambah, realisasinya akan lebih cepat. 

"Saya tahu jajaran BPN bekerja siang malam untuk mengejar target, jangan dipikir saya nggak tahu, tahu," kata Jokowiyang disambut dengan tepuk tangan hadirin.


BAGIKAN SERTIFIKAT

Mantan Gubernur DKI itu pun menceritakan setiap kunjungan kerjanya ke daerah di mana Menteri ATR/BPN selalu siap saat Presiden ingin membagikan sertifikat lahan kepada masyarakat di daerah mana pun yang dikunjungi.



"Setiap kunjungan di daerah yang saya telepon pasti Pak Menteri, saya ingin di daerah ini bagi sertifikat, selalu jawabannya siap. Kalau di bawah 3.000 nggak mau saya. Tahun 2018 ini, ya 10.000. Iya masa Presiden datang dikasih 2.000 saja. Presiden dikasih lah 10.000, 15.000 rakyat senang," kata Jokowi seperti dilansir Antara.

Ia pun meyakinkan bahwa dengan niat dan kerja keras persoalan sertifikasi lahan akan terselesaikan. Menurut Jokowi, jika bekerja tanpa target yang jelas maka persoalan sertifikat lahan bertahun-tahun tidak akan selesai.

"Waktu Pak Menteri minta anggaran sekian triliun saya nggak nawar, tapi ingat ini targetnya," kata dia.

Karena itu, ia menargetkan sebelum 2025 bahkan sebelum 2023 seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat.

"Saya yakin dengan kerja keras BPN, target saya 2025 seluruh bidang tanah di Tanah Air ini sudah bersertifikat. Tadi yang nawar kok Pak Menteri 2023 akan rampung, saya catat lho," kata Jokowi.